Formulasi Gugatan

Formulasi Gugatan

Yang dimaksud dengan formulasi gugatan adalah perumusan (formulation) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1] Memang benar, apa yang dikemukakan Prof Soepomo. Pada dasarnya Pasal 118 dan Pasal 120 HIR, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan.[2] Akan tetapi, sesuai dengan perkembangan praktik, ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas fundamentum petendi (posita) dan petitum sesuai dengan sistem sesuai dengan sistem dagvaarding.[3]

11.     Ditunjukan (dialamatkan) kepada PN sesuai dengan kompetensi relative;

22.    Di beri tanggal;

33.    Ditandatangani penggugat atau kuasa;

a.       Tanda tangan di tulis dengan tangan sendiri;

b.      Cap jempol disamakan dengan tanda tangan berdasarkan St. 1919-776.

44.    Identitas para pihak;

a.       Nama lengkap;

1)      Nama terang dan lengkap, termasuk gelar atau alias (jika ada);

2)      Kekeliruan penyebutan nama yang serius;

3)      Penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (strict law), tetapi harus dengan lentur (flexible);

4)      Penulisan nama perseroan harus lengkap dan jelas.

b.      Alamat atau tempat tinggal;

1)      Yang di maksud dengan alamat

Menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara, yang dimaksud dengan alamat, meliputi:

·         Alamat kediaman pokok,

·         Bisa juga alamat kediaman tambahan,

·         Atau tempat tinggal riil.

2)      Sumber keabsahan alamat;

3)      Perubahan alamat tergugat sesudah gugatan di ajukan;

4)      Tidak diketahui alamat tempat tinggal tergugat

c.       Penyebutan identitas lain, tidak imperatif.

55.     Fundamentum petendi

a.       Unsur pundamentum petendi

1)      Dasar hukum (rechtelijke grond);

2)      Dasar fakta (faitelijke grond).

b.      Dalil gugat yang dianggat tidak mempunyai dasar hukum;

1)      Pembebasan pemidanaan atas laporan tergugat, tidak dapat dijadikan dasar hukum menuntut ganti-rugi;

2)      Dalil gugatan berdasarkan perjanjian tidak halal;

3)      Gugatan tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum (PMH).

4)      Dalil gugatan yang tidak berdasarkan sengketa, dianggap tidak mempunyai dasar hukum;

5)      Tuntutan ganti rugi atas sesuatu hasil yang tidak dirinci berdasarkan fakta di anggap gugatan tidak mempunyai dasar hukum;

6)      Dalil gugatan yang mengandung saling pertentangan;

7)      Hak atas Objek Gugatan tidak jelas.

66.     Petitum gugatan

a.       Bentuk petitum;

1)      Bentuk tunggal;

2)      Bentuk alternative.

b.      Berbagai petitum yang tidak memenuhi syarat;

c.       Sepintas penerapan petitum.

77.   Perumusan gugatan asesor (accesoir)

---

[1] M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Jakarta : Sinar Grafika Offset, Cet. IX, 2009, hlm. 51.

[2] Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta : Pradnya Paramita, 1993, hlm. 24.

[3] M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, hlm. 51.